
RealEstat.id (Subang) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengajak masyarakat Subang untuk memanfaatkan program pembiayaan mikro perumahan ‘Pembiayaan Home’ sebagai alternatif yang lebih aman dibanding meminjam dana dari rentenir atau ‘bank emok’.
Dalam acara yang digelar di Lembur Pakuan—kediaman resmi Gubernur Jawa Barat—tersebut, Menteri PKP berterima kasih atas dukungan penuh dari Gubernur Jabar dalam program ‘Pembiayaan Home’.
“Daripada meminjam dari rentenir, masyarakat lebih baik menggunakan fasilitas ‘Pembiayaan Home’ untuk merenovasi rumah atau mengembangkan usaha kecil mereka,” ujar Maruarar Sirait, Selasa (22/7/2025).
Baca Juga: Danantara Siapkan Rp130 Triliun untuk KUR Perumahan, Begini Pembagiannya
Hadir pula dalam kegiatan ini Wakil Kepala Staf Kepresidenan, M. Qodari; Staf Ahli Kementerian Desa, Sugito; Sekda Jawa Barat, Herman Suryatman; Kepala Dinas Perkim Jabar, para bupati dari sejumlah wilayah, serta perwakilan dari BP Tapera, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), Permodalan Nasional Madani (PNM), dan Bank BJB.
Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian PKP, Pemprov Jabar, PT SMF, BP Tapera, PNM, dan Bank BJB, yang bertujuan memberikan akses pembiayaan rumah yang cepat, murah, dan terjangkau.
Pada kesempatan tersebut, Maruarar Sirait menekankan pentingnya program ini dalam mengatasi jeratan utang masyarakat dari pinjaman tidak resmi.
“Program ini adalah solusi agar masyarakat tidak lagi harus marah-marah menghadapi rentenir. Proses ‘Pembiayaan Home’ jauh lebih mudah dan aman,” tuturnya.
Baca Juga: BP Tapera dan Mitra Strategis Dorong Akselerasi Program 3 Juta Rumah
Dalam acara tersebut, Menteri PKP berdialog langsung dengan sejumlah ibu-ibu penerima manfaat yang mendapatkan pinjaman sebesar Rp1 juta untuk modal usaha, dengan bunga ringan dan pencairan hanya dalam tiga hari.
Di samping itu, Menteri PKP juga secara simbolis menyerahkan kunci rumah subsidi kepada 20 penerima KPR FLPP dari Bank BJB.
“Presiden Prabowo memerintahkan agar masyarakat diberikan ‘karpet merah’ di bidang perumahan. Kami wujudkan itu melalui BPHTB dan PBG gratis. Ada sekitar 26 juta Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang harus direnovasi, dan Jawa Barat menyumbang jumlah besar dari angka tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa pembiayaan mikro ini menjadi solusi atas persoalan ketersediaan lahan dan tingginya kebutuhan rumah di Jawa Barat.
Baca Juga: Realisasi Rumah Subsidi Tembus 129.773 Unit, Target KPR FLPP Tahun 2025 Diyakini Tercapai!
“Program ini bisa dimanfaatkan warga yang sudah memiliki lahan atau RTLH untuk membangun atau merenovasi rumahnya dengan cicilan ringan,” terangnya
Direktur Utama PT SMF, Ananta Wiyogo, menambahkan bahwa lembaganya siap mendukung Program 3 Juta Rumah dengan pembiayaan yang lebih mudah dan cepat. Ia juga menegaskan perlunya melawan praktik rentenir yang menyulitkan ekonomi keluarga.
“Kami hadir membawa semangat Presiden untuk membebaskan masyarakat dari belenggu ‘bank emok’,” ujar Ananta Wiyogo.
Direktur Operasional PNM, Sunar Basuki, menjelaskan bahwa ‘Pembiayaan Home’ menyasar nasabah program PNM Mekaar, terutama ibu-ibu pelaku usaha mikro.
Baca Juga: Resmi, Nobu Jadi Bank ke-40 Penyalur KPR FLPP Tahun 2025
Selain pembiayaan, PNM juga menyediakan pelatihan, pendampingan, dan dukungan perizinan usaha.
“PNM bukan hanya memberikan modal usaha, tapi juga modal intelektual dan jaringan. Hingga Juni 2025, kami telah menyalurkan pembiayaan senilai Rp1,7 triliun secara nasional. Di Subang sendiri terdapat 141.000 nasabah aktif,” paparnya.
Dengan kolaborasi lintas lembaga ini, program ‘Pembiayaan Home’ diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui hunian yang layak dan pemberdayaan ekonomi skala mikro.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News