Beranda Rumah Subsidi Bangun 2.200 Rumah di Papua Pegunungan, Menteri PKP: Harus Cepat dan Komprehensif

Bangun 2.200 Rumah di Papua Pegunungan, Menteri PKP: Harus Cepat dan Komprehensif

Menteri PKP, Maruarar Sirait, mendorong agar pembangunan 2.200 rumah di Papua Pegunungan dilaksanakan dengan cepat namun harus tetap komprehensif.

162
0
Kementerian PKP Rumah Papua Pegunungan realestat.id dok
Foto: Dok. Kementerian PKP
Google search engine

RealEstat.id (Wamena) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong agar pembangunan 2.200 rumah di Provinsi Papua Pegunungan dilaksanakan dengan cepat namun tetap komprehensif.

Dia meminta jajarannya untuk mendengarkan aspirasi dengan baik dari seluruh bupati dan pimpinan daerah untuk pelaksanaannya.

“Semua harus komprehensif, jangan hanya teknis,” kata Maruarar Sirait dalam Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan 2.200 Unit Rumah di Papua Pegunungan, Selasa (12/8/2025).

Menteri PKP menyampaikan bahwa pembangunan 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Dukung APERSI, Kementerian PKP Siapkan Skema Sewa-Beli Rumah Subsidi

“Bapak Presiden menelepon dan memerintahkan saya secara langsung untuk membangun 2.000 unit rumah untuk rakyat Papua Pegunungan dan 200 rumah untuk para Kepala Suku,” katanya.

Menurut Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, instruksi ini merupakan bentuk kepedulian Presiden kepada rakyat Indonesia, dalam hal ini Papua Pegunungan.

“Saya juga mendengar dari Pak Mendagri dan Pak Gubernur, bahwa belum pernah ada pembangunan rumah sebanyak 2.200 di sini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Maruarar menyampaikan pentingnya membangun rumah yang sehat, tetapi juga menjunjung nilai budaya setempat.

Baca Juga: Menteri PKP: Pekerja Sektor Informal Bisa Punya Rumah Subsidi Berkualitas

Dia mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berharap agar pembangunan rumah di Papua Pegunungan cepat terlaksana dan dapat selesai dalam waktu yang tidak lama.

“Benar dan cepat. Tentu benar harus sesuai dengan aturan, benar sesuai kebutuhan masyarakat, benar sesuai dengan kultur budaya yang ada di masyarakat, dan tepat sasaran. Untuk itu semuanya perlu persiapan,” tutur Menteri PKP.

Terkait persiapan, Menteri Ara mengatakan telah menugaskan tiga Direktur Jenderal yang ada di Kementerian PKP untuk melaksanakan survei lapangan, yakni Dirjen Kawasan Permukiman, Fitrah Nur; Dirjen Perumahan Perdesaan, Imran; dan Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Aziz Andriansyah.

“Saya sudah sampaikan tadi, bagaimana anggaran-anggaran yang sampai di sini bisa dijaga dengan baik, bisa digunakan dengan benar, bisa sampai tepat sasaran, bisa baik kualitasnya,” tegasnya.

Redaksi@realestat.id

Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News