RealEstat.id (Banyuwangi) – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus mendorong percepatan penyaluran program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi pekerja dengan penghasilan tidak tetap (non-fix income) alias pekerja informal.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan sharing session tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi (monev) Dana Bendahara Umum Negara (BUN) Kuartal III Tahun 2025 yang digelar di Banyuwangi, Jawa Timur, pada Jumat (7/11/2025).
Pada kesempatan itu, Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera, Doddy Bursman menjelaskan, sejak tahun 2010 pemerintah telah menyalurkan lebih dari Rp141 triliun dana FLPP untuk 1,81 juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Baca Juga: Realisasi FLPP Tahun 2025 Capai 213.630 Unit, BP Tapera Lakukan Usaha Percepatan
“Hingga 31 Oktober 2025, realisasi FLPP tercatat mencapai Rp177,6 triliun, dengan 115.056 unit di antaranya tersalurkan di Provinsi Jawa Timur,” terangnya.
Menurut Doddy, tahun ini target FLPP meningkat signifikan menjadi 350 ribu unit, naik hampir 60% dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Kenaikan DIPA BUN setiap tahun menjadi bukti bahwa FLPP merupakan program prioritas nasional lintas pemerintahan,” ujarnya.
Per 7 November 2025, realisasi FLPP baru mencapai 219.232 unit. Doddy mendorong percepatan dari sisi pembangunan rumah dan persetujuan KPR agar target dapat tercapai dalam sisa waktu dua bulan.
Baca Juga: Menteri PKP: Pekerja Sektor Informal Bisa Punya Rumah Subsidi Berkualitas
Dia juga menyoroti rendahnya porsi pekerja informal (non-fix income) dalam penyaluran FLPP yang baru mencapai 13,03%. Padahal, berdasarkan data BPS, kelompok ini mencapai 20,74% dari total angkatan kerja Jawa Timur.
“Masih banyak potensi dari kelompok pekerja informal, sehingga kami harap para pengembang dan bank penyalur mulai menyasar segmen ini agar penyaluran FLPP semakin luas,” tuturnya.
Hasil monev juga menunjukkan masih adanya ketidaktepatan sasaran penerima FLPP serta keterhunian yang baru mencapai 93%.
“Kami meminta para pengembang meningkatkan kualitas bangunan dan infrastruktur agar MBR mendapatkan hunian yang layak,” pungkas Doddy Bursman.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
