RealEstat.id (Tabanan) – Mahalnya harga tanah di Kabupaten Tabanan, Bali, telah menjadi tantangan besar bagi pengembang, sehingga pasokan rumah subsidi tidak dapat mengimbangi tingginya permintaan.
Hal tersebut disampaikan Owner Perumahan Griya Multi Jadi, I Gede Suardita, saat kegiatan Kunjungan Kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang didampingi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Dia berharap Pemerintah menyesuaikan harga jual rumah subsidi di Bali agar pengembang tetap dapat menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara berkelanjutan.
“Kawasan Griya Multi Jadi yang kami kembangkan terdiri dari rumah subsidi dan komersial, memiliki tingkat toleransi sosial yang baik, serta telah menerapkan sistem pengelolaan sampah secara mandiri,” kata I Gede Suardita.
Baca Juga: Dukung Kesejahteraan Nakes, Kementerian PKP Siapkan 35.000 Rumah Subsidi di Seluruh Indonesia
Menanggapi hal tersebut, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menegaskan bahwa masukan terkait tingginya harga tanah di Bali merupakan isu penting yang perlu ditindaklanjuti secara serius.
Dia mengatakan, BP Tapera akan mengusulkan agar isu mahalnya harga tanah di Bali ini dikaji lebih lanjut sebagai bahan pertimbangan penyesuaian harga jual rumah subsidi oleh Kementerian PKP.
“Tujuannya agar penyediaan rumah untuk MBR dapat tetap berjalan dan tidak terhambat oleh kondisi pasar,” ujar Heru Pudyo Nugroho.
BP Tapera menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengembang dalam memastikan keberlanjutan penyediaan rumah subsidi di Bali.
Baca Juga: BP Tapera Dorong Akselerasi Penyaluran FLPP bagi Pekerja Informal
“Dengan eskalasi harga tanah yang signifikan, BP Tapera menilai bahwa pengkajian penyesuaian harga jual rumah subsidi di Bali menjadi langkah penting agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau,” terang Heru.
Sementara itu, Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga menyampaikan bahwa Tabanan merupakan kota penyangga Badung dan Denpasar sehingga kebutuhan hunian semakin meningkat.
Pemerintah Daerah, imbuhnya, berharap program FLPP dan BSPS dapat terus ditingkatkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak dan terjangkau.
Pada kesempatan tersebut, Dirjen Perumahan Perkotaan, Sri Haryati menjelaskan, pemerintah tengah mengkaji kebijakan penyediaan hunian di kawasan urban.
Baca Juga: Realisasi FLPP Tahun 2025 Capai 213.630 Unit, BP Tapera Lakukan Usaha Percepatan
Dengan harga tanah yang terus meningkat, rumah vertikal berbasis pembiayaan FLPP akan menjadi salah satu solusi strategis.
Selain itu, dia juga mengapresiasi langkah Pemda Tabanan yang telah membebaskan BPHTB dan PBG bagi MBR.
Sri Haryati juga berkesempatan mensosialisasikan skema KUR Program Perumahan dengan bunga 6% dan plafon hingga Rp5 miliar yang dapat direvolving hingga Rp20 miliar.
“Kami berkomitmen akan melakukan renovasi bagi 29.000 unit rumah melalui dukungan dana CSR dari berbagai perusahaan,” ungkapnya.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
