RealEstat.id (Jakarta) – Guna membahas Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Pertemuan yang dilakukan pada Selasa (21/10) tersebut dinilai penting, lantaran SLIK menjadi salah satu aspek penting dalam proses verifikasi kelayakan debitur penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari temuan BP Tapera di lapangan, serta hasil diskusi dengan berbagai mitra kerja, termasuk bank penyalur dan asosiasi pengembang di sejumlah daerah di Indonesia.
Pasalnya, SLIK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi tantangan tersendiri dalam menentukan kelayakan calon penerima bantuan pembiayaan rumah subsidi.
Baca Juga: BP Tapera Tancap Gas! Target Penyaluran 350.000 KPR FLPP Siap Tuntas Akhir 2025
Banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terkendala dalam proses pengajuan KPR subsidi karena status Non Performing Loan (NPL) akibat kredit konsumtif mereka tercatat di SLIK OJK.
Kondisi ini berimbas pada kehati-hatian bank penyalur dalam menyetujui pengajuan debitur FLPP.
Sejak 5 Agustus 2025, BP Tapera telah menyampaikan persoalan ini kepada OJK. Berdasarkan data periode 1 Januari 2022 hingga 4 Agustus 2025, tercatat 111.258 data debitur yang tidak diproses oleh bank penyalur lebih dari dua bulan.
Bahkan, terdapat calon penerima FLPP yang telah lolos tahap subsidi checking, namun belum mendapatkan tindak lanjut dari pihak bank.
Situasi ini berpotensi menurunkan minat masyarakat untuk mengajukan FLPP akibat lamanya proses menunggu.
Baca Juga: Hormati Putusan MK, BP Tapera: Layanan Jalan Terus!
Dari hasil koordinasi, OJK menyampaikan bahwa dari total data calon penerima FLPP tersebut, 103.297 atau 92,84% berasal dari Bank Himbara dan BSI.
Dari jumlah itu, 5.632 calon debitur telah direalisasikan pencairannya, 36.404 calon debitur akan ditindaklanjuti, dan 3.299 ditolak secara eksplisit karena status SLIK.
Selain itu, BP Tapera juga menghimpun 13.321 data manual terkait permasalahan SLIK dari pengembang dan bank di lapangan.
Dari jumlah tersebut, 5.146 kasus berkaitan langsung dengan status kolektibilitas (Kol 2 hingga Kol 5) di SLIK OJK.
Baca Juga: Rekor Nasional! Akad Massal 26.000 KPR FLPP Disaksikan Presiden Prabowo
Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa berdasarkan hasil analisis data bersama OJK, perkembangan pembangunan rumah, serta potensi pasar, target 350 ribu unit rumah FLPP pada 2025 masih sangat mungkin tercapai.
Potensi capaian tersebut terdiri atas:
- 57.644 unit dari tindak lanjut data analitik,
- 46.583 unit ready stock hingga akad,
- 9.000 unit dari kegiatan pemasaran di daerah potensial, dan
- 33.635 unit dari antrean proses di SiKasep.
Total keseluruhan potensi mencapai 354.200 unit rumah subsidi.
Baca Juga: Mengenal Apa Itu KPR FLPP? Pengertian, Syarat dan Cara Mengajukannya Terbaru 2025
Untuk mempercepat proses penyaluran KPR subsidi, Heru mengusulkan dua kebijakan utama kepada pemerintah:
1. Pemutakhiran data SLIK bagi kreditur yang masih aktif dan mampu melunasi tunggakan agar statusnya dapat diperbarui menjadi “lunas”, sehingga pengajuan KPR FLPP bisa segera diproses.
2. Kebijakan relaksasi atau pemutihan tunggakan bagi kreditur yang sudah tidak aktif hingga batas nilai tertentu.
Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi langkah BP Tapera dalam mengoptimalkan penyaluran FLPP dan mendukung percepatan pembangunan sektor perumahan nasional.
Ia juga memberikan arahan agar BP Tapera memperkuat basis data penolakan SLIK OJK dengan klasifikasi nilai tunggakan yang lebih rinci.
Baca Juga: Dengan MBR Rating, Penerima Rumah Subsidi Bisa Nilai Layanan Bank dan Pengembang
Data tersebut akan menjadi dasar kuat dalam mengusulkan relaksasi kebijakan bagi calon debitur MBR yang masih layak menerima bantuan.
Selain itu, Purbaya meminta agar BP Tapera terus menggenjot penyaluran FLPP hingga 350.000 unit rumah pada tahun 2025.
Hingga 22 Oktober 2025, BP Tapera telah menyalurkan 204.978 unit rumah dengan total nilai Rp25,44 triliun.
Secara kumulatif sejak 2022, BP Tapera telah merealisasikan 860.278 unit rumah senilai Rp101,48 triliun, mencerminkan komitmen kuat dalam memperluas akses hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
