RealEstat.id (Jakarta) – Hingga kuartal pertama 2025, Jakarta memiliki sebanyak 11,6 juta m2 pasokan ruang perkantoran yang didominasi kawasan segitiga emas atau central business district (CBD), yakni sebanyak 64%, sedangkan wilayah luar CBD hanya menyumbang 36%.
Konsultan real estat, Leads Property mencatat, harga sewa kotor (asking gross rent) rata-rata ruang perkantoran di Jakarta menyentuh angka Rp311.000 per meter persegi per bulan.
“Rata-rata harga sewa kotor perkantoran di CBD Jakarta mencapai Rp331.000 per meter persegi per bulan, sedangkan di luar kawasan CBD, harga sewa rata-rata Rp240.000 per meter persegi per bulan,” jelas Martin Samuel Hutapea, Associate Director Research & Consultancy Department PT Leads Property Services Indonesia.
Baca Juga: Flex Office: Pengertian, Perkembangan, dan Potensi Bisnisnya di Jakarta
Sementara itu, imbuhnya, rata-rata tingkat okupansi pasar perkantoran di Jakarta mencapai 74%. Tingkat okupansi ruang perkantoran di luar CBD tercatat 77%, sedangkan di wilayah CBD lebih kecil, yakni 73%.
Berdasarkan riset Leads Property, hingga akhir Kuartal I 2025 sebanyak 3 juta m2 ruang kantor belum terserap pasar. Angka ini setara dengan sekitar 40 gedung perkantoran Grade A.
Meski sedikit, tingkat hunian kantor komersial di Jakarta naik 1% dalam satu tahun terakhir. Hal ini ditopang oleh aktifnya permintaan dari sektor IT, Jasa konsultan, Co-working space, dan Manufaktur.
“Uniknya, sekitar 72% permintaan ruang kantor di Jakarta pada kuartal pertama 2025 terkonsentrasi di sepanjang koridor MRT dan LRT,” ungkap Martin.
Baca Juga: Tren Flight-to-Quality di Pasar Perkantoran CBD Jakarta
Leads Property melihat, perusahaan penyewa (tenant) kini semakin selektif dalam memilih ruang kantor, dengan kecenderungan berpindah ke gedung-gedung yang menawarkan kualitas lebih tinggi dan berlokasi di kawasan premium.
“Gedung perkantoran yang mengusung konsep green building menjadi salah satu syarat utama, khususnya bagi perusahaan multinasional yang mengedepankan prinsip keberlanjutan,” jelas Martin.
Selain itu, faktor aksesibilitas juga memainkan peran penting. Kedekatan dengan transportasi publik seperti MRT dan LRT, serta ketersediaan fasilitas penunjang yang lengkap, menjadi daya tarik tersendiri.
“Gedung-gedung yang memenuhi kriteria ini cenderung memiliki tingkat okupansi yang lebih tinggi,” terangnya, menambahkan.
Baca Juga: Tenant Makin Peduli ESG, Pasar Perkantoran Hijau Tumbuh Stabil di CBD Jakarta
Setiap koridor bisnis di kawasan pusat kota (CBD) Jakarta memiliki karakteristik dan pola permintaan yang berbeda, menyesuaikan dengan kebutuhan tenant masing-masing.
Tren bekerja dari kantor penuh waktu (full WFO) pun semakin menguat, meskipun beberapa perusahaan multinasional masih menerapkan sistem work from anywhere (WFA) sesuai kebijakan global atau regional mereka.
Di luar CBD, terang Martin, kawasan seperti Tangerang Selatan menjadi alternatif menarik, terutama bagi perusahaan rintisan (start-up), fintech, dan sektor teknologi.
“Kedekatan dengan institusi pendidikan serta konsep bangunan rendah (low-rise buildings) menjadikan kawasan ini cocok untuk generasi muda dan perusahaan inovatif,” paparnya.
Baca Juga: Stok Perkantoran di CBD Jakarta Mandek, Green Office Makin Diminati
Sementara itu, kawasan Non-CBD Jakarta Selatan, seperti TB Simatupang dan Pondok Indah, tetap diminati sebagai kawasan perkantoran alternatif.
“Keunggulannya kawasan penyangga CBD ini terletak pada akses transportasi yang memadai serta biaya sewa yang lebih kompetitif,” katanya.
Lebih lanjut, Martin Samuel Hutapea menyebut, kawasan Non-CBD di Tangerang Utara, khususnya PIK dan PIK-2, kini berkembang sebagai pusat komersial baru.
“Lokasi ini menjadi pilihan menarik bagi perusahaan asal Tiongkok yang membutuhkan kedekatan dengan bandara, fasilitas yang lengkap, dan tidak bergantung pada akses ke CBD,” tutupnya.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
