RealEstat.id (Tangerang Selatan) – Ketua Umum The HUD Institute, Zulfi Syarif Koto menegaskan pentingnya pembenahan regulasi, penguatan data permintaan, serta dukungan pembiayaan inovatif untuk mempercepat penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dia pun menyoroti bahwa pembahasan terkait perumahan nasional selama ini lebih banyak terfokus pada aspek keuangan dan suplai, sementara sisi regulasi serta permintaan (demand) masih kurang mendapatkan perhatian.
“Saat ini, Indonesia belum memiliki peta permintaan hunian yang lengkap berbasis by name, by address, sehingga sulit untuk menentukan lokasi dan segmen penerima secara presisi,” ungkap Zulfi Syarif Koto dalam press conference The HUD Institute dalam rangka peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) di kawasan BSD City, Tangerang Selatan, Senin (25/8/2025).
Baca Juga: Soroti Double Backlog, Fahri Hamzah Tekankan Pentingnya Database dan Off-Taker di Sektor Perumahan
Dia mengingatkan saat ini terjadi anomali dalam pasar perumahan—antara backlog yang tinggi namun stok rumah banyak tidak terjual—merupakan akibat dari desain kebijakan yang kurang tepat. Semua anomali ini muncul karena desain kebijakan tidak membaca persoalan secara utuh.
“Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2025 ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki arah kebijakan, agar benar-benar menyentuh rakyat, bukan sekadar angka,” tambah Zulfi.
Sementara itu, Ali Kusno Fusin, Anggota Dewan Pembina The HUD Institute menuturkan, saat ini kelompok masyarakat formal relatif lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan.
“Padahal tantangan terbesar justru ada pada sektor informal, yang meski memiliki pendapatan cukup, sehingga sering kali tidak tercatat dalam sistem keuangan formal. Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” paparnya.
Baca Juga: Hapernas 2025: Sejumlah Tokoh Perumahan Dapat Penghargaan dari Menteri PKP
Pada kesempatan yang sama Ketua Umum Masyarakat Peduli Perumahan dan Pemukiman Indonesia (MP3I), Lukman Hakim, menjelaskan perlunya perubahan beberapa regulasi guna mendukung kebijakan perumahan lebih tepat sasaran (formal dan informal).
“Pemerintah harus melakukan revisi beberpa regulasi prioritas, agar capaian yang menjadi programnya tepat sasaran,” tambahnya.
Selain itu, Harun Al-Rasyid, Ketua Dewan Pakar The HUD Institute menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengurai kerumitan kebijakan perumahan yang sarat kepentingan, mulai dari aspek sosial, hukum, hingga infrastruktur kota.
“Konflik kepentingan dalam sektor perumahan wajar terjadi, tapi harus dikelola dengan dialog yang konstruktif. Tidak ada solusi tunggal, melainkan perlu perumusan bersama agar masyarakat dapat segera memperoleh hunian layak dan terjangkau,” ujarnya.
Baca Juga: Kementerian PKP Sambut Positif Usulan Pembangunan Perumahan Berbasis Komunitas
Sementara, Kemal Taruc, Dewan Pakar The HUD Institute The HUD Institute menjelaskan, dalam memperingati Hapernas 2025, The HUD Institute akan menggelar sejumlah acara di Bandung, salah satunya meluncurkan program HUD Academia.
“Ini adalah wadah berhimpun akademisi. Dibentuk sebagai ruang kolaboratif bagi para pakar, peneliti, dan praktisi akademik untuk mengintegrasikan pengetahuan, gagasan, dan inovasi dalam menjawab tantangan penyediaan hunian layak di Indonesia,” terangnya.
Tujuan wadah ini, imbuhnya, adalah menghimpun dan mensinergikan pemikiran akademik yang dapat memperkaya perumusan kebijakan publik,sehingga menjadi jembatan antara dunia akademik, pemerintah, dan industri.
Baca Juga: The HUD Institute: Segera Tetapkan Road Map Program Perumahan dan Permukiman!
Sebagai informasi, rangkaian peringatan Hapernas HUD Institute akan dipusatkan di Bandung pada Kamis, 28 Agustus 2025 dengan menggelar dua agenda utama:
Pertama, penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara The HUD Institute dan City University, Malaysia bersama 25 perguruan tinggi swasta di Indonesia.
Kedua, Gelar Wicara Nasional dengan tiga subtopik utama yang berkaitan dengan agenda reformasi kebijakan perumahan dan pembangunan perkotaan nasional.
Baca Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
