RealEstat.id (Jakarta) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, sektor perumahan akan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurutnya, dengan tiga program utama di sektor perumahan, Kementerian PKP telah menghitung total perputaran ekonomi di sektor perumahan bisa mencapai sekitar Rp310 triliun per tahun.
“Kontribusi ini berpotensi memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 1% sampai 1,3% dari target 8% yang dijanjikan Presiden Prabowo,” ujar Fahri Hamzah dalam Diskusi Publik bertajuk “Rumah untuk Semua: Strategi Pemerintah Mempercepat Akses Hunian Layak” yang digelar di Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Baca Juga: Program 3 Juta Rumah Tembus 190 Ribu Unit, Pemerintah Perluas FLPP dan KUR Perumahan
Dia menjelaskan, pemerintah telah menetapkan tiga prioritas utama dalam kebijakan perumahan yakni renovasi dua juta rumah yang akan dimulai pada tahun anggaran mendatang dengan alokasi dana sekitar Rp43 triliun.
Program ini ditujukan bagi masyarakat yang telah memiliki rumah, khususnya di desa, tetapi membutuhkan renovasi agar layak huni.
Selanjutnya yakni pembangunan satu juta rumah baru melalui kemitraan strategis dengan sektor swasta, terutama untuk restorasi kawasan kumuh dan penyediaan hunian layak di perkotaan.
Baca Juga: Optimistis Target 350.000 Rumah Subsidi Tercapai, Menteri PKP: Kolaborasi Adalah Kunci
Terakhir, penataan kawasan pesisir dan pembangunan rumah vertikal, dengan prioritas pada sekitar 10% wilayah pesisir Indonesia, sejalan dengan target pengurangan backlog perumahan nasional sebesar 20 juta unit.
Wakil Menteri PKP menegaskan bahwa arah subsidi perumahan ke depan harus difokuskan pada tanah, bukan semata pada kredit perumahan.
“Elemen subsidi di seluruh dunia adalah tanah, bukan kredit. Dengan mengendalikan harga dan zonasi tanah, negara dapat memastikan pembangunan rumah sesuai kepentingan publik, bukan hanya orientasi keuntungan,” tegasnya.
Baca Juga: Danantara Siapkan Rp130 Triliun untuk KUR Perumahan, Begini Pembagiannya
Fahri juga menggarisbawahi pentingnya penyediaan hunian vertikal terjangkau melalui konsolidasi lahan oleh negara dan skema sewa jangka panjang.
“Jika tanah dikelola negara dan rumah dijual dengan harga rendah atau bahkan digratiskan setelah lunas, maka harga rumah akan lebih terjangkau bagi masyarakat,” jelasnya.
Menurut Fahri, strategi ini akan menciptakan efek berganda yang signifikan. “Ketiga program ini tidak hanya mengurangi backlog perumahan, tetapi juga menggerakkan sektor konstruksi, bahan bangunan, tenaga kerja, dan investasi swasta.
“Dampaknya langsung terasa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya.
Baca Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
