
RealEstat.id (Jakarta) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyerahkan secara simbolis kunci rumah kepada 32 penerima program BSI KPR Sejahtera FLPP di Jakarta, Ahad (29/6/2025).
Pada kesempatan tersebut, Menteri PKP didampingi oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti; Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho; serta Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI), Anggoro Eko Cahyo.
Tak hanya serah terima kunci, pada acara ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian PKP dan BPS terkait pembaruan dan penyediaan data, serta penandatanganan MoU antara BSI, BPS, dan BP Tapera mengenai penyaluran KPR subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Baca Juga: Menteri PKP Gandeng KPK untuk Pemberantasan Korupsi di Sektor Perumahan
Dalam sambutannya, Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi atas kinerja BSI dalam mendukung penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat.
“Saya semula minta 20 penerima kunci, tapi ternyata yang diserahkan hari ini meningkat jadi 32 orang. Ini luar biasa. Mudah-mudahan saham BSI naik besok,” ujar Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait.
Ia menegaskan bahwa program FLPP merupakan tulang punggung pencapaian target Presiden Prabowo Subianto dalam membangun dan merenovasi tiga juta rumah dalam satu tahun.
“Program utama kami adalah rumah subsidi, disusul program BSPS untuk renovasi,” katanya, menambahkan.
Baca Juga: Ditambah, Alokasi Rumah Subsidi Bagi Karyawan Blue Bird Group Jadi 8.000 Unit
Lebih lanjut, Ara menyebut penambahan kuota rumah subsidi akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja.
“Dengan dukungan kebijakan dari Bank Indonesia, tahun ini kita bisa dorong menjadi 350 ribu unit. Setiap unit rumah menciptakan minimal 5 lapangan kerja. Artinya ada sekitar 1,65 juta tenaga kerja terserap,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan pentingnya data akurat sebagai fondasi program FLPP. Ia menyampaikan bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) yang disusun BPS menjadi dasar utama dalam penyaluran bantuan perumahan.
“BPS merasa bangga bisa berperan dalam program penyediaan rumah layak berbasis data,” ucapnya.
Baca Juga: Rumah Subsidi Minimalis Digadang Memperluas Akses Hunian MBR di Perkotaan
Amalia juga mengungkapkan bahwa Kementerian PKP telah mengalokasikan sekitar 1.000 unit rumah bagi pegawai BPS, dengan BSI sebagai mitra utama dalam proses seleksi pengembang dan penyampaian informasi ke daerah.
“BSI sudah berkomitmen untuk mengkurasi developer yang kredibel, bekerja sama dengan kantor-kantor BPS di seluruh Indonesia,” tambahnya.
Dari sisi pelaksana teknis, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho melaporkan bahwa hingga akhir Juni, lebih dari 117.000 unit KPR Sejahtera FLPP telah disalurkan dari total target 350.000 unit pada tahun ini.
“Untuk pertama kalinya, kuota FLPP mencapai angka historis ini. Ini bukti komitmen kami mendukung target 3 juta rumah,” ujar Heru.
Baca Juga: Menteri PKP Alokasikan 23.000 Rumah Subsidi di Jawa Barat Lewat Skema KPR FLPP
Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo menyatakan kesiapan pihaknya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Ia menegaskan, peningkatan jumlah penerima manfaat KPR FLPP dari 20 menjadi 32 orang mencerminkan keseriusan BSI dalam melayani masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Kami akan terus memperluas jaringan mitra pengembang yang berkualitas agar program KPR Sejahtera berjalan optimal,” tutupnya.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News