RealEstat.id (Jakarta) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menetapkan dua program unggulan sebagai prioritas utama untuk tahun anggaran 2026.
Dua program tersebut yaitu Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurut Menteri PKP, Maruarar Sirait, kedua program unggulan ini sangat strategis dalam mendukung pemerataan akses hunian yang layak serta pengurangan angka backlog perumahan di Indonesia.
Komitmen ini ditegaskannya dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI yang membahas Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.
Baca Juga: Dorong Program 3 Juta Rumah di 2026, Menteri PKP Ajukan Anggaran Rp49,85 Triliun
“Ada dua program utama Kementerian PKP pada 2026 mendatang, yakni BSPS dan rumah subsidi. Keduanya sudah kami sampaikan dalam Rapat Kabinet,” ujar Maruarar di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP juga memohon dukungan penuh dari Komisi V DPR RI agar kedua program ini dapat berjalan maksimal demi meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor perumahan.
Program BSPS, terang Ara—sapaan akrab Maruarar Sirait—akan menyasar renovasi rumah tidak layak huni, dengan target ambisius mencapai 2 juta unit.
Sementara itu, untuk rumah subsidi, pemerintah menargetkan pembangunan 500.000 unit rumah melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Baca Juga: Regulasi KUR Perumahan Digodok, Menteri PKP Dorong Akselerasi Program 3 Juta Rumah
Kedua program ini merupakan bagian dari strategi besar Program 3 Juta Rumah yang bertujuan membangun sekaligus merenovasi rumah bagi masyarakat.
“Kami harap program ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih layak huni,” tambahnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut sejumlah menteri dan pimpinan lembaga, termasuk Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Mendes PDTT, Menteri Transmigrasi, Kepala BMKG, serta Kepala Basarnas.
Pada kesempatan yang sama, juga dilakukan penandatanganan berita acara Pagu Indikatif antara mitra kerja Komisi V DPR RI dan para kementerian/lembaga terkait.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
